Dominasi WTO dan FTA Timbulkan Ketimpangan dan Kemiskinan, SPI dan Gerakan Global Serukan Sistem Perdagangan Alternatif
Serikat Petani Indonesia (SPI) bersama Focus on Global Sotuh, Kilusan, Trade Justice Pilipinas, dan Third World Network menggelar Webinar “Internasional: Menuju Transformasi Sistem Perdagangan Global” pada Jumat (27/03/2026) di tengah momentum Konferensi Tingkat Menteri ke-14 World Trade Organization (WTO) di Kamerun. Kegiatan ini menyoroti dampak kebijakan perdagangan global yang dinilai memperdalam kemiskinan dan ketimpangan, melemahkan kedaulatan negara berkembang, serta mendorong privatisasi dan deregulasi yang lebih menguntungkan korporasi multinasional dibanding petani, nelayan, dan pekerja.
Webinar ini menghadirkan sejumlah pembicara dari berbagai organisasi global, di antaranya Walden Bello, Ranja Sangupta dari Third World Network (TWN), Jones Thomas dari World Forum of Fishers Peoples, serta Atty. Virgie Suarez dari Kilusan. Rangkaian kegiatan juga diisi dengan laporan langsung aksi anti-WTO di Kamerun. Selanjutnya, Shalmali Guttal, anggota kelompok kerja UNDROP, menyampaikan pernyataan penutup. Webinar ini diikuti oleh peserta dari berbagai kawasan, tidak hanya Asia, tetapi juga Afrika, Eropa, hingga Australia. Kegiatan kemudian ditutup dengan pembacaan deklarasi yang dilanjutkan aksi virtual bersama.
Ketua Umum SPI, Henry Saragih, dalam sambutannya menegaskan bahwa gerakan penolakan terhadap WTO bukan hal baru. “Sudah ratusan kali kita melakukan aksi sejak WTO dibentuk. Posisi kita jelas: WTO harus dihentikan atau dibubarkan, keluar dari sektor pertanian, dan direformasi. Tapi sampai hari ini, semua itu belum terealisasi,” ujarnya. Ia juga menyoroti dominasi negara maju, terutama Amerika Serikat, yang terus memaksakan sistem perdagangan global melalui kebijakan tarif dan perjanjian baru.
Senada, Kim Jeong Yeol dari Korean Women Peasants’ Association menyebut situasi global semakin tidak stabil akibat agresi dan sistem imperialisme. “Makanan tidak bisa menjadi komoditas. Ini soal kedaulatan rakyat. WTO telah membunuh petani, dan kita harus melawannya,” tegasnya, sembari menyerukan sistem yang menjamin hak dan kesejahteraan petani.
Diskusi dibuka oleh moderator Zainal Arifin Fuad yang menyoroti situasi global yang kian memburuk. Ia menyebut dunia saat ini berada dalam kondisi krisis akibat eskalasi konflik geopolitik. “Kita sedang menghadapi situasi krisis, ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran dan bahkan menculik Presiden Venezuela. Dampaknya bukan hanya politik, tapi juga krisis energi dan krisis pangan,” ujarnya.
Ia membandingkan situasi ini dengan perang Rusia–Ukraina pada 2022 yang memicu lonjakan harga pangan dan energi global. Zainal juga menegaskan bahwa situasi ini sejalan dengan peringatan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, yang menyebut bahwa perang semacam ini dapat memicu “krisis global tiga dimensi pada pangan, energi, dan keuangan” yang berdampak luas, terutama bagi negara-negara berkembang.
Dari sisi analisis global, Walden Bello menilai WTO semakin kehilangan relevansi. “Sebagai forum multilateral, WTO itu sia-sia. Ia sejak awal dirancang untuk membuka pasar negara Selatan dan melayani kepentingan monopoli negara maju,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa sejak awal WTO didorong oleh agenda utama negara maju, yakni liberalisasi pasar, monopoli teknologi, serta desakan kepada negara-negara berkembang untuk membuka pasar mereka, khususnya di sektor pertanian. “Ketika WTO kolaps pasca Cancun akibat perlawanan gerakan sosial dan negara berkembang, mereka beralih taktik melalui perjanjian perdagangan bebas (FTA). Kini, di bawah kepemimpinan Trump, Amerika Serikat menerapkan politik dagang tarif yang merugikan mitra dagangnya. Inilah agenda yang sedang dijalankan saat ini,” jelasnya. Meski demikian, ia menekankan pentingnya strategi bertahan.
Sementara itu, Ranja Sengupta menyoroti kompleksitas negosiasi di WTO yang merugikan negara berkembang. “Agreement WTO seringkali tidak adil dan bahkan dilakukan secara unilateral. Kita perlu fokus melindungi petani dan menentukan prioritas negosiasi yang berpihak pada produksi lokal,” jelasnya.
Laporan aksi dari Kamerun yang disampaikan perwakilan SPI, Yarni, menunjukkan konsolidasi global gerakan rakyat bersama La Via Campesina. “Kami memperkuat organisasi, melakukan kampanye ‘End WTO’ dan ‘WTO Out of Agriculture’, serta menyusun kerangka alternatif berbasis kedaulatan pangan,” katanya.
Dari sektor perikanan, Pablo Rosales mengungkap dampak langsung WTO terhadap nelayan. “WTO adalah agen perusak sektor perikanan di Filipina. Janji kesejahteraan tidak pernah terwujud, yang ada justru kemiskinan dan hilangnya akses terhadap sumber daya,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa sumber daya alam harus dilindungi dari privatisasi dan kepentingan korporasi.
Pandangan serupa disampaikan Jones Thomas yang menilai kebijakan WTO mengancam kedaulatan pangan laut. “Negosiasi perdagangan telah melanggar hak nelayan. Kita harus membongkar WTO karena sistem ini membatasi akses dan mengorbankan masyarakat pesisir,” katanya.
Dari perspektif gender, Virgie Suarez menyoroti dampak WTO terhadap perempuan. “Liberalisasi perdagangan memperlemah kapasitas produksi lokal dan memperparah eksploitasi perempuan. Perempuan berkontribusi besar, tetapi tidak mendapatkan hak yang setara,” ujarnya.
Shalmali Guttal menyampaikan bahwa WTO telah gagal memenuhi janji sebagai forum multilateral yang adil. “WTO adalah jebakan bagi negara berkembang. Tidak ada solusi nyata untuk kemiskinan, kelaparan, atau krisis global,” katanya. Ia menegaskan bahwa sistem perdagangan global seharusnya mengacu pada Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani dan Orang yang Bekerja di Pedesaan (UNDROP), khususnya Pasal 28 yang menegaskan bahwa seluruh kerangka kebijakan harus selaras dengan pemenuhan hak asasi manusia. “Di sisi lain, pemerintah juga wajib mengacu pada Pasal 2 UNDROP untuk melindungi hak-hak petani dari sistem pangan yang tidak adil, termasuk memastikan adanya konsultasi yang bermakna sebelum mengambil kebijakan,” tegasnya.
Sebagai penutup rangkaian acara, dilakukan pembacaan Deklarasi La Via Campesina yang dibacakan oleh Wahyudi Rakib selaku Sekretaris Umum SPI. Dalam deklarasi tersebut ditegaskan sikap tegas gerakan petani dan nelayan dunia yang menolak bekerja sama dengan World Trade Organization (WTO), serta meyakini bahwa tidak ada reformasi yang dapat menjadikan WTO berpihak pada rakyat, sehingga satu-satunya jalan adalah penghapusannya.
Deklarasi juga menyerukan pembangunan sistem perdagangan alternatif berbasis kedaulatan pangan, di mana pangan dipandang sebagai hak, bukan komoditas. Setelah pembacaan deklarasi, peserta webinar melakukan aksi virtual bersama dengan mengangkat tulisan bertagar #ENDWTO dan #TOLAKWTO sebagai bentuk solidaritas global dan penegasan sikap melawan sistem perdagangan yang dinilai merugikan rakyat.